Network
KABARCIREBON - Warga Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, menggeruduk kantor kuwu desa setempat, Senin (26/2/2024). Mereka memprotes kuwu Desa Surakarta yang diduga melakukan pungli atas sejumlah pelayanan di desa tersebut.
Tak hanya warga, perangkat Desa Surakarta pun melakukan hal yang sama. Mereka memprotes sikap kuwu yang memotong anggaran dari bantuan Provinsi Jawa Barat yang sedianya diperuntukkan bagi para perangkat. Anggaran dari Banprov tersebut sejumlah Rp 1.750.000 untuk satu orang perangkat, namun dibagikan kepada perangkat hanya sebesar Rp 500 ribu saja.
"Kami masyarakat Desa Surakarta sangat tidak puas atas pelayanan kuwu, setelah berjalan hampir tiga tahun masa pemerintahan kuwu saat ini tidak ada kebijakan yang menguntungkan masyarakat, bahkan dari segi pelayanan dipersulit," ujar salah satu warga, Hamdan.
Baca Juga: Paska Pemilu Berakhir, Seluruh Kepala Desa dan Kelurahan di Kabupaten Majalengka Dapat Bantuan Motor
Bahkan, menurutnya, pemerintahan kuwu kerap melakukan praktek pungli saat masyarakat membutuhkan pelayanan administrasi.
"Terjadi praktek pungli, buktinya ada chatingan warga yang melaporkan kepada kami bahwa ketika mereka butuh pelayanan administrasi ada penarikan (pungli), contohnya saat ada warga yang ingin menjadi TKW, dia butuh pelayanan administrasi dan saat minta tandatangan ternyata harus bayar Rp 300 ribu," katanya.
Ia menambahkan, warga menuntut Kuwu Desa Surakarta untuk mundur dari jabatannya.
Baca Juga: Wow, SMP Negeri di Kota Cirebon Ini Usianya Hampir Satu Abad, Bangunannya Masih Berdiri Kokoh
"Karena ini sudah berlangsung dua tahun, dari sejak awal sudah terjadi tapi kita masih sabar, santun, menyuarakan pendapat lewat audiensi. Tapi sekarang tidak lagi. Sudah habis kesabaran kami, kamipun berencana akan melaporkan hal ini kepada Polres Cirebon Kota," tegasnya.
Salah satu perangkat Desa Surakarta, Ajidin, membenarkan telah ada pemotongan untuk tunjangan perangkat desa yang berasal dari Bantuan Provinsi Jawa Barat.
