Network
KABARCIREBON - H. Yanuar Prihatin maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kuningan bukanlah tanpa alasan kuat. Ia melihat dan memahami Kabupaten Kuningan termasuk salah satu daerah di Jawa Barat yang perkembangannya relatif lambat karena dihadang sejumlah masalah yang serius.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), H. Yanuar Prihatin ditunjuk menjadi Calon Bupati Kuningan periode 2024-2029 oleh Dewan Pimpinanan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) karena dirinya harus menyelesaikan segudang permasalahan serius yang selama ini menghadang Kota Kuda.
"Saya terdorong untuk turut membenahi, memperbaiki, menyempurnakan, mengembangkan dan jika perlu melakukan langkah terobosan untuk mengatasi beberapa masalah akut. Saya pun sudah mempersiapkan lima pondasi perubahan Kuningan," ujar H. Yanuar Prihatin, Kamis 23 Mei 2024.
Baca Juga: Ingatkan Utang Sekitar Rp500 Miliar, Ridho Suganda Sindir Kuningan Butuh Pemimpin Bukan Aktor
Ia membeberkan permasalahan serius yang dihadapi Kabupaten Kuningan. Yakni, angka kemiskinan masih cukup tinggi sekitar 12,12 persen dari total penduduk sekitar 1,2 juta jiwa. Angka penggangguran terbuka mencapai sekitar 9,81 persen dari total angkatan kerja sebesar 530.825 orang. Belum lagi terhitung penggangguran 'tersembunyi' karena kemungkinan jumlahnya bisa lebih besar.
Tingkat pendidikan angkatan kerja didominasi oleh lulusan sekolah dasar (SD) ke bawah mencapai 51,42 persen, lulusan sekolah menengah pertama (SMP) 15,82 persen, lulusan sekolah menengah atas (SMA) 13,7 persen, sekolah menengah kejuruan (SMK) 8,21 persen dan 10,58 persennya lagi adalah lulusan Diploma I/II/III/perguruan tinggi.
Struktur anggaran daerah juga sangat timpang. Dari total pendapatan sekitar 2,8 triliun, sebagian besar masih ditopang oleh transfer pemerintah pusat 77,73 persen, pendapatan asli daerah (PAD) hanya menyumbang sekitar 13-15 persen saja.
Baca Juga: Rekomendasi Calon Bupati Kuningan Tidak Jatuh ke Sekda atau pun Ketua PKB Namun Pada Sosok Ini
Pendapatan sebesar itu habis untuk belanja operasional pemerintah daerah (Pemda) sekitar 78,88 persen. Termasuk belanja pegawai yang mencapai 48,68 persen. Jadi, hanya 6,88 persen digunakan untuk belanja modal (termasuk belanja insfrastruktur jalan, bangunan, tanah dan sebagainya). Belum lagi soal defisit anggaran yang membengkak hingga ratusan miliar.
