Network
"Dan rumusannya harus dibahas melalui dengar pendapat dengan warga, bersama-sama wakil rakyat di DPRD. Jangan mengambil kebijakan strategis yang menyengsarakan masyarakat Kota Cirebon padahal statusnya pj, bukan dipilih warga Kota Cirebon," ungkapnya.
Baca Juga: Rekomendasi Mobil Bekas Innova dengan Harga di Bawah Rp 100 Juta, Cocok Untuk Keluarga
Ia pun mengatakan, DPRD sebagai wakil rakyat Kota Cirebon harus mampu memperjuangkan sungguh-sungguh amanat tersebut.
"Kami masyarakat Kota Cirebon akan menunda pembayaran PBB hingga keputusan Pj wali kota Cirebon tentang PBB 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan keputusan Pj wali kota Cirebon tentang PBB 2024 yang baru yang lebih pro masyarakat Kota Cirebon," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Mastara, mengatakan, saat ini Pj Wali Kota Cirebon H Agus Mulyadi sedang berada di Balikpapan untuk mengikuti kegiatan Apeksi.
Baca Juga: Dunia Otomotif, Tips Beli Mobil Bekas Untuk Keluarga, Jangan Terbuai dengan Harga Murah
"Kami paham tentang penolakan ini, namun kami bukan pemutus kebijakan, mengingat Pak Pj Wali Kota saat ini sedang berada di Balikpapan," ungkapnya.(Fanny)
