Network
KABARCIREBON - Seratusan warga Kota Cirebon bersama Paguyuban Pelangi Bhakti Law & Firm mendatangi gedung DPRD Kota Cirebon, Selasa (6/5/2024). Kedatangan mereka untuk melakukan rapat dengar pendapat bersama pimpinan dan Komisi II DPRD Kota Cirebon terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang melambung hingga maksimum seribu persen sejak awal 2024.
Sekretaris Pelangi Bhakti Law & Firm, Hetta Mahendarti Latumeten mengatakan, kenaikan PBB di Kota Cirebon merupakan keputusan sepihak yang dilakukan oleh Pemkot Cirebon.
"Ini keputusan sepihak yang tidak pro rakyat. Kepada DPRD, kita minta dimediasi atas keputusan Pemkot yang zolim dan arogan," tutur Hetta.
Baca Juga: Potensi PAD Taman Parkir Belum Tergarap Optimal, Dishub Kabupaten Cirebon Terus Berinovasi
Ia menambahkan, sangat tidak wajar ketika PBB naik hingga 100 persen dan bahkan hingga mencapai 1000 persen.
"Banyak pos-pos yang bisa dijadikan pendapatan untuk Pemkot Cirebon, kenapa harus PBB yang dinaikkan? Contoh wisata atau kuliner," ungkapnya.
Untuk itu, menurutnya, Pelangi Bhakti Law & Firm menolak kebijakan Pemkot untuk menaikkan PBB tersebut.
Baca Juga: Calon Perseorangan Harus Kantongi Dukungan 112.743 Suara untuk Pilbup Cirebon
Senada, salah satu pengusaha Cirebon, Sunoto mengungkapkan, pihaknya berharap dalam waktu singkat Pemkot Cirebon akan melakukan revisi kenaikan PBB tersebut.
"Boleh saja eksekutif bikin sebuah alasan dalam membuat aturan, tapi aturan itu kan buatan manusia. Kenaikan PBB ini sangat blunder, PBB ini naik berdasarkan NJOP, NJOP itu dasarnya nilai pasar, padahal tidak semua aset itu barang dagangan. Kecuali tempat-tempat produktif, seperti minimarket," katanya.
