KABARCIREBON - Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Majalengka meminta Pemerintah merubah pola pendistribusian pupuk dari tahun anggaran, menjadi berdasarkan pada musim tanam (MT). Agar petani tidak selalu kesulitan mendapatkan pupuk di saat membutuhkan.
Ketua KTNA Kabupaten Majalengka Boy Supangkat mengungkapkan, saat ini pemerintah selalu melakukan pendistribusian pupuk di saat petani sudah tidak banyak membutuhkan pupuk. Namun sebaliknya, di saat petani membutuhkan pupuk justru tidak tersedia di penyalur.
Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pola yang tidak sejalan antara kebutuhan dan pendistribusian yang dilakukan pemerintah. Sejauh ini pemerintah mendistribusikan pupuk berdasarkan tahun anggaran, yakni mulai Januari. Sedangkan petani membutuhkan pupuk berdasarkan masa tanam yakni dimulai pada November. Karena masa tanam sepenuhnya berdasarkan curah hujan.
“Petani memulai tanam pertama atau MT rendeng saat hujan turun antara November hingga awal Desember. Karena curah hujan mulai besar di bulan tersebut. Saat itu petani langsung tanam, seminggu kemudian tanaman langsung dipupuk,” tuturnya.
Sehingga pupuk untuk MT rendeng harus sudah tersedia sejak Oktober. Begitu pula di musim tanam kedua pupuk harus sudah tersedia pada Februari, karena tanam dilakukan pada Maret.
“Jika pola pendistribusian pupuk tidak dirubah, maka selamanya petani di musim tanam rendeng akan selalu kesulitan pupuk dan terpaksa mereka harus membeli pupuk non subsidi dengan harga mahal,” katanya.
Baca Juga: Kelompok Ibu-ibu Senam di Kota Cirebon Dukung Prabowo - Gibran, Berharap Pilpres Satu Putaran
Ia menyebutkan, pupuk ditangani oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.
Sehingga wajar jika selama ini selalu muncul persoalan. Karena itu diharapkan ketiga kementerian ini bisa sejalan, agar tidak berdampak pada pendistribusian dan kebutuhan petani.
Selain itu, pemerintah diminta untuk tidak membatasi kuota pembelian pupuk bersubdisi, namun harus sesuai kebutuhan.
Baca Juga: IKPM Gontor Cabang Cirebon Keluarkan Ijtihad Dukung Paslon Anies-Muhaimin
Karena jika dosis pupuk dikurangi, maka diprediksi akan terjadi penurunan produksi hingga sebesar 25 – 30 persenan.
Ia pun mengeluhkan kuota pupuk yang terus alami penurunan, hingga hampir setengahnya. Padahal idealnya untuk satu hektare areal sawah dibutuhkan pupuk hingga mencapai 2,5 kw, sekarang pemerintah hanya memberi kuota setengahnya.
Bagi petani yang punya uang bisa membeli pupuk non subsidi, namun petani yang tidak memiliki uang terpaksa membiarkan tanamannya dipupuk sesuai kuota yang ada.
Baca Juga: Kelompok Pedagang Keliling di Kota Cirebon Deklarasikan Dukungan kepada Pasangan Prabowo - Gibran
“Sekarang NPK hanya mendapat kuota 52 kg, itu kurang. Kalau pemupukan tidak dilakukan secara maksimal maka kami prediksi akan terjadi penurinan produksi antara 25 - 30 persenan,” katanya.
Sementara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka Iman Firmansyah dihadapan Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo akhir pekan kemarin menyampaikan, 2024 distribusi pupuk ke Kabupaten Majalengka terjadi penurunan kuota hingga hampir 50 persen dari kebutuhan yang diajukannya.
Yakni dari pengajuan mencapai 44.719.878 ton untuk urea hanya direalisasi sebanyak 23.614.214 ton atau 52,805 persen dari pengajuan. Kemudian untuk NPK diajukan sebanyak 52.632.252 ton dan direalisasi sebanyak 15.456.589 ton atau sebesar 29,367 persen
Dwi Satriyo Annurogo ketika dimintai komentar perihal pola pendistribusian pupuk mengatakan, pihaknya akan selalu bekerjasama dengan kepolisian untuk memantau ketersediaan pupuk di lapangan.
Menurutnya, pupuk tersedia dalam jumlah banyak dan mencukupi kebutuhan petani. Bahkan pemerintah tahun ini menambah anggaran untuk ketersediaan pupuk subsidi senilai Rp 14 triliun.(Tati/KC).***