KABARCIREBON-Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur pada 29 April 2019 lalu. Keputusan ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan tercantum dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Termasuk diatur pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Kendati masih menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, pembangunan IKN ini diproyeksikan terwujud pada tahun 2045 mendatang. Luas wilayah IKN sendiri terdiri daratan 256.142 hektar (ha) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 hektara (ha).
Baca Juga: Panwascam Jamblang Selalu Siaga dan Sigap Awasi Tahapan Kampanye Pemilu 2024
Proses pemindahan IKN ini merupakan langkah konkret pemerintah, dalam memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota, dengan tujuan menciptakan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi pada ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Dalam merealisasikan itu, pemerintah membentuk lembaga setingkat kementerian yang dikenal sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara. Lembaga ini bertanggung jawab atas persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
Megaproyek ini dari data data yang diperoleh diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp 466 triliun.Pemerintah sendiri hanya berkomitmen mengalokasikan anggaran sebesar 19% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga: Panwascam Pabedilan Perkuat Sinergitas dengan PKD dalam Pengawasan Pemilu 2024
Guna mengatasi kekurangan dana, pemerintah merencanakan kontribusi APBN sebesar Rp 90,4 triliun. Badan Usaha Milik Negara/Swasta (BUMN/BUMS) diharapkan menyumbang Rp 123,2 triliun, dan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) diestimasi mencapai Rp 252,5 triliun. Selain itu, pemerintah berharap 80% pendanaan proyek berasal dari investor asing.
Prioritas pembangunan meliputi pengembangan jalan utama, infrastruktur sanitasi air, serta pembangunan istana presiden dan kantor wakil presiden, menurut Kementerian Pekerjaan Umum. Tahapan pembangunan dibagi dalam beberapa termin yakni 2022-2024 yakni pembangunan infrastruktur utama meliputi istana kepresidenan, gedung DPR/MPR, perumahan dan pemindahan ASN.
Pada tahun 2025-2035 pembangunan IKN sebagai pusat inovasi dan ekonomi. 2035-2045 pembangunan berfokus pada infrastruktur dan ekosistem tiga kota dan 2045 dan seterusnya pengukuhan reputasi sebagai kota dunia dan terdepan dalam daya saing.
Baca Juga: Ogah Kecolongan, Panwascam Waled Kabupaten Cirebon Libatkan Masyarakat Jadi Pengawas Partisipatif
"Pertamina is the real investor for IKN. Sebab pemindahan IKN bukan hanya sekadar proyek infrastruktur, namun sebuah visi jangka panjang, untuk membentuk tata kelola wilayah yang lebih baik. Ini merupakan perwujudan dari cita-cita untuk membentuk negara Indonesia yang lebih kuat, lebih maju, lebih sejahtera, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Itulah alasan mengapa Pertamina ikut andil dalam mewujudkan pembangunan IKN ini," papar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, selaku Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) melalui keterangan resminya yang diterima "Kabar Cirebon", Rabu, 21 Juli 2023.
Menurut Ahok, Pertamina memiliki rencana konkret dalam membangun infrastruktur penting di IKN. Salah satunya pembangunan kawasan resort mewah dengan 1.000 kamar, lapangan golf berstandar internasional sebanyak 36 holes, rumah sakit modern, universitas bertema vokasi, serta pusat penelitian dan pengembangan yang akan menjadi pusat inovasi.
Baca Juga: Ogah Kecolongan, Panwascam Waled Kabupaten Cirebon Libatkan Masyarakat Jadi Pengawas Partisipatif
Kedepan Pertamina berencana menjadikan fasilitas-fasilitas tersebut sebagai sarana untuk memperkuat kegiatan bisnis di IKN. Pertamina juga akan memanfaatkan berbagai insentif yang disediakan pemerintah, termasuk fasilitas pajak seperti tax holiday dan super tax deduction, untuk mendukung perkembangan bisnis mereka.
"Investasi ini akan terealisasi sebelum Agustus 2024 nanti,"kata Ahok.
Ahok berharap, pembangunan IKN tak hanya menjadi proyek infrastruktur megah, tapi dapat menjadi magnet investasi yang menjanjikan bagi bisnis dan ekonomi nasional. Sehingga diharapkan IKN dapat menjadi pusat kemajuan, inovasi, dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia pada umumnya.
Ciptakan Pusat Energi Berkelanjutan
Komitmen lainnya dari PT Pertamina dalam mendukung pembangunan IKN dengan terjalinnya kerjasama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Melalui peluncuran program Pertamina Sustainable Energy Center (Pusat Energi Berkelanjutan) di IKN.
Sinergitas ini mencerminkan komitmen Pertamina terhadap keberlanjutan lingkungan, namun mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.
Pada kawasan ini nantinya dilengkapi sejumlah fasilitas, antara lain Pertamina Sustainability Academy, Pertamina Training Institute, dan Pertamina Research and Innovation Center for Sustainable and Low Carbon Technologies, Pertamina Vocational Education Center, Shared Green Infrastructure, Laboratorium, dan Sustainability Start-up Hub.
Penandatanganan nota kesepahaman antara PT Pertamina (Persero) dan OIKN ini, disaksikan langsung Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju. MoU ini merupakan sebuah komitmen bersama dala menciptakan masa depan yang berkelanjutan, hijau, dan berdaya saing tinggi bagi Indonesia.
Baca Juga: Pengawasan Ekstra, Panwascam Ciwaringin Yakin Pemilu 2024 Sukses
Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati mengatakan, rencana pengembangan kawasan Pertamina Sustainable Energy Center yang terletak di wilayah perencanaan 5 di IKN. Nantinya, akan menjadi pusat riset dan edukasi, yang fokus dalam pengembangan industri energi hijau, rendah karbon, dan energi baru terbarukan, dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan global dan berbagai universitas di dunia.
"Pertamina Sustainable Energy Center bukan hanya sekadar proyek riset dan pengembangan biasa. Namun akan menjadi pusat energi riset dan edukasi yang fokus dalam pengembangan industri energi hijau, rendah karbon, dan energi baru terbarukan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan global dan berbagai universitas di belahan dunia," tegas Nicke seperti dikutip dalam Youtube resmi Pertamina, Kamis 22 September 2023.
Dengan fokus pada riset dan teknologi berkelanjutan ini, Pertamina sangat mendukung program Net Zero Emission (NZE) yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2060. Langkah ini pun bukan hanya pengurangan emisi karbon, namun juga memperkenalkan teknologi ramah lingkungan, yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja berkelanjutan di Indonesia.
"Ini merupakan salah satu persembahan Pertamina sebagai BUMN energi, untuk mewujudkan kemandirian energi nasional,"kata dia saat memberikan sambutan dihadapan Presiden Jokowi usai MoU tersebut.
Pada tahap perkembangannya kedepan, kata dia, Pertamina juga akan melakukan pengembangan fasilitas pendukung berupa community hub. Di antaranya meliputi conference hall, gedung perkantoran dan bisnis, hotel, community center, rumah sakit dan lainnya.
Nicke menambahkan, bahwa pembangunan IKN memiliki potensi untuk tidak hanya mencapai Net Zero Emission, tetapi bahkan menjadi negative emission. "IKN ini memiliki kawasan hutan yang cukup luas. Ini dapat menjadi solusi berbasis alam seperti "carbon sink" yang dapat menyerap atau menyimpan emisi secara alami,"katanya.
Dibagian lain, salah satu investor lainnya yakni Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) Alexander Stefanus Ridwan Suhendra mengungkapkan alasan berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Keputusan Ridwan untuk menanamkan modalnya di IKN berangkat dari perjalanannya menarik pengusaha di Jakarta untuk membangun mall di Surabaya, Jawa Timur. "Kita mulai dengan keyakinan akan sukses. Kita coba tawarkan ide baru, dan banyak pengusaha mau coba (membangun mall) di Surabaya," ujar Ridwan dalam media briefing Perkembangan Investasi di IKN belum lama ini.
Berkat keyakinan itu, Ridwan kemudian berhasil membangun Tunjungan Plaza, pusat perbelanjaan di Surabaya yang terus berkembang hingga memiliki 6 bangunan utama yang saling berhubungan.
Baca Juga: Wujudkan Pemilu 2024 LUBER, Panwascam Gunungjati Optimalkan Kinerja Pengawasan
Berkaca dari hal tersebut, Ridwan menilai pentingnya untuk melihat peluang-peluang ke depannya, tak terkecuali di IKN. Menurutnya, IKN suatu saat akan menjadi kota yang ramai mengingat kota ini ditata dengan cukup baik
"Saya percaya penduduknya akan bertambah cepat sekali,” katanya.
Seperti diketahui, PWON diketahui akan membangun mall dan hotel pada proyek superblok Pakuwon Nusantara. Pembangunan direncanakan mulai pada awal 2024 dan diharapkan selesai pada 2025 untuk tahap pertama proyek Pakuwon Nusantara yakni hotel Four Points dan sebagian mall.
Adapun nilai investasi yang dikucurkan untuk pembangunan proyek superblok di IKN ini mencapai Rp5 triliun. Superblok ini akan dibangun di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).
Baca Juga: Wujudkan Pemilu 2024 LUBER, Panwascam Gunungjati Optimalkan Kinerja Pengawasan
Ridwan mengatakan, pembangunan hotel di IKN akan berdampak positif terhadap perusahaannya. Dia melihat, kebutuhan penginapan di IKN dan sekitarnya akan terus bertambah, apalagi dengan adanya agenda groundbreaking.
"Kalau menurut saya, kalau kita ikut ke sana sebagai pelopor pembangunan di sana, saya rasa dampak ke perusahaan juga bagus. Itu kenapa kita mau datang ke sana," tuturnya.ata Nicke.
Sementara itu, sepuluh perusahaan besar Indonesia di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Agung Sedayu Group memimpin konsorsium investor yang terdiri dari Salim Group, Sinarmas, Pulau Intan, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group, Kawan Lama Group, dan Alfamart Group.
Kepala OIKN, Bambang Susantono, menyatakan, konsorsium ini berkomitmen untuk membangun IKN sebagai kota layak huni dan dicintai." Proyek ini ditandai dengan groundbreaking dan total investasinya mencapai Rp 20 triliun,”katanya.
Selain sepuluh investor utama, beberapa perusahaan seperti Pakuan, Marriott, Jambuluwuk, Vasanta, Hermina, dan Jakarta Intercultural School juga terlibat dalam pembangunan sektor perhotelan, shopping mall, rumah sakit, pendidikan, dan perkantoran.
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diharapkan memberikan sejumlah manfaat signifikan bagi Indonesia, antara lain. Pemerataan Ekonomi. IKN menjadi langkah strategis dalam mendistribusikan pusat kegiatan ekonomi ke wilayah lain di Indonesia, mengurangi ketergantungan pada Jakarta dan Pulau Jawa.
"Pembangunan IKN diharapkan memiliki infrastruktur modern dan kapasitas yang memadai untuk menampung pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi di masa depan. Termasuk mega proyek ini dapat menciptakan ribuan lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung, melibatkan berbagai sektor mulai dari konstruksi hingga layanan. Termasuk menampung pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di masa mendatang,"tutupnya.
Baca Juga: Buat Strategi Pengawasan, Panwascam Kapetakan Siap Jaga Integritas Pemilu 2024
Pemerataan Pembangunan
Terpisah, Presiden Joko Widodo menggarisbawahi alasan utama di balik pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yakni pemerataan pembangunan. Dalam penjelasannya kepada para wartawan, Kepala Negara menggambarkan ketidakseimbangan ekonomi, populasi, dan pembangunan yang sangat konsentrasi di Pulau Jawa. Dari data yang terpoleh penduduk saat ini terkonsentrasi di pula Jawa sekitar 57 persen.
"Dengan 58,49 persen Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jabodetabek terhadap PDB Nasional sebesar 20,85 persen.Sehingga perlu ada pemerataan pembangunan adalah langkah yang sangat diperlukan,"ucap presiden dua periode ini.
Presiden juga mengingatkan, bahwa gagasan untuk memindahkan ibu kota bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan, Presiden pertama Indonesia, Soekarno, telah menggagas pemindahan ibu kota ke Kalimantan sejak tahun 1960. Kebijakan ini diambil untuk merespons kepadatan dan ketidakseimbangan yang terjadi di Pulau Jawa. Terlebih masalah krisis lahan terjadi di Pulau Jawa teruatama di DKI dan Jawa Timur, termasuk konversi lahan terbesar terjadi di Jawa.
Namun, Presiden Jokowi tidak hanya melihat pemindahan fisik dari Jakarta ke IKN sebagai tujuan utama. Baginya, ini sebuah transformasi lebih mendalam – sebuah perubahan dalam budaya kerja, pola pikir, serta sistem dan sumber daya manusia."Pembangunan IKN ini visi mendalamnya untuk menciptakan sebuah masa depan yang lebih merata dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia,"tutupnya.***