KABARCIREBON -Adanya konflik di internal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Cirebon, berimbas pada para pengurus di dalamnya. Tercatat ada delapan pengurus yang mengundurkan diri dari KONI.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, dari delapan pengurus KONI Kabupaten Cirebon yang mengundurkan diri tersebut, di antaranya Didin Jaenudin, Edi Rosadi, Agus Nurudin, Fahrul dan Yusuf.
Meski masa kepengurusan mereka di KONI Kabupaten Cirebon bakal berakhir akhir Februari 2023 ini, namun mereka lebih memilih mengundurkan diri. Sehingga kondisi kepengurusan saat ini mulai terpecah.
Baca Juga: Warga Indramayu Tanam Pohon Pisang di Jalan Rusak
Padahal saat ini KONI Kabupaten Cirebon sendiri akan menghadapi hajat besar, yakni Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) Cirebon. Musorkab nanti dengan agenda utama pemilihan ketua KONI Kabupaten untuk 4 tahun yang akan datang.
Menanggapi mundurnya sejumlah pengurus KONI Kabupaten Cirebon ini, H Hartono yang merupakan bakal calon ketua KONI Kabupaten Cirebon mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Terlebih posisi saat ini KONI sendiri sudah berada di akhir masa kepengurusan.
"Berbicara pengurus sebenarnya tidak lepas dari aturan. Dan aturan yang saya pahami sesuai dengan AD/ART KONI untuk pengurus itu tidak masalah dari unsur ASN. Namun untuk puncak pimpinan ada kriteria khusus, seperti bukan pejabat publik dan juga pejabat struktural," ujar Hartono, Kamis (16/2/2023).
Baca Juga: Catat Nih, Tiket KA Lebaran Sudah Dapat Dipesan Mulai 26 Februari
Terkait polemik yang terjadi di KONI sendiri soal pengurus KONI yang berasal dari ASN, menurut Hartono, harusnya digulirkan dari awal bukan di akhir masa kepengurusan.
Disinggung mengenai apakah mundurnya sejumlah pengurus KONI Kabupaten Cirebon, diduga akan menjegal salah satu bakal calon ketua KONI, Hartono sendiri enggan untuk berbicara banyak soal tersebut. "Saya tidak tahu kalau masalah itu," katanya.
Hartono sendiri juga mangaku sangat memahami kondisi KONI yang mengambil keputusan untuk mengundurkan pelaksanaan Musorkab. Mundurnya waktu ini lebih dikarenakan faktor teknis saja.
"Masalah admistrasi dari kabupaten ke Provinsi, itu kan perlu waktu, terus jawaban dari provinsi terkait kesediaan dari provinsi juga untuk kehadiran. Barang kali itu juga perlu waktu. Yang ketiga barangkali soal anggaran, meskipun anggaran ini sudah disiapkan oleh pemerintah daerah," tambah Hartono.(Ismail/KC).***