Network
Dan apabila ada orang yang dirugikan oleh peristiwa hukum, siapa pun itu tidak terkecuali bupati, maka berhak untuk menempuh jalur hukum.
Atas kasus ini, bupati merasa dirugikan dan dicemarkan karena terindikasi di artikel ada berita bohong yang menyesatkan.
Maka, saudara Dadang harus bisa membuktikan apa yang sudah disampaikan di media.
Sebab jika tidak, maka ada konsekwensi lain melalui jalur hukum. Terlepas terpenuhi atau tidak unsurnya, kewenangannya ada di tingkat penyidik.
"Secepatnya kami akan melakukan laporan karena dalam artikel saudara Dadang, diduga ada pencemaran nama baik.
Dan berita bohong yang menyesatkan sehingga sangat berdampak kurang baik terhadap sekelas Pak Bupati," tuturnya.
Sementara itu, pada konferensi pers, Bupati Kuningan, H. Acep Purnama didampingi juga oleh Kepala Bagian Hukum Setda, Mahardika Rahman.
Kepala Bagian Barang dan Jasa (Barjas) Setda, Tito Palawa Nusanto, Kepala Bagian Kesra Setda, H. Nunung Nurjati.
