Network
"(statement Iis Krisnandar, Red) itu bikin resah namanya. Berpatokan pada hal yang belum pasti. Enggak boleh berpatokan ke hal yang belum pasti. Ini model-model kayak begitu bisa ngerusak tatanan pemerintah," katanya.
Baca Juga: Pendidikan dan Konsep Kurikulum Merdeka
Pada prinsipnya, tegas Opang, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, terkait rencana Pilwu serentak di daerahnya tetap harus berjalan sesuai tahapan yang sudah ditentukan. Tidak boleh berpatokan pada hal yang belum pasti.
Diberitakan sebelumnya, Surat Keputusan (SK) Bupati Cirebon yang juga tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup), tentang tahapan pemilihan kuwu (Pilwu) yang sudah lama diterbitkan, dinilai bakal beresiko menimbulkan gejolak masyarakat jika tidak segera dicabut.
Sebab, draf revisi Undang-Undang (UU) Desa bakal segera diparipurnakan oleh DPR RI. Dan proses penetapan atau ketok palu UU tersebut dimungkinkan sebelum masuk tahun 2024.
Baca Juga: Untuk Kemajuan Olahraga, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Nilai Raperda Atlet Perlu Diusulkan
Demikian disampaikan salah seorang mantan birokrat Pemda Kabupaten Cirebon yang juga paham ilmu hukum tata negara, Iis Krisnandar. Menurutnya, melihat perkembangan revisi UU Desa yang dibahas di DPR RI, dijadwalkan Selasa (11/7/2023) diparipurnakan.
Namun, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan saat dikonfirmasi menjelaskan, hasil konsultasi pihaknya ke Kemendagri RI perihal pilwu serentak, pihak Kementerian belum berani mengambil keputusan.
"Penjelasan kita mengenai kondisi di daerah akan menjadi pertimbangan mereka ke pimpinan. Terus kita juga diminta berkirim surat secara resmi. Kita akan segera menyurati kementerian agar kita mendapatkan jawaban yang resmi," ungkapnya.
Baca Juga: Menuju Peresmian Tol Cisumdawu, Presiden Jokowi Tiba di BIJB Kertajati Majalengka Ungkap Hal Ini
