Network
KABARCIREBON - Ketua DPD LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Kota Cirebon, Agung Sentosa, mendesak DPRD untuk memanggil wali kota terkait ketiadaan anggaran untuk pembangunan fisik.
"Bisa-bisa di Kota Cirebon ini pembangunan terlambat karena ketiadaan anggaran. Dengan situasi saat ini yang belum ada kepastian, bagaimana mau melaksanakan kegiatan, anggarannya juga tidak ada," ujar Agung.
Di tengah situasi seperti saat ini, menurut Agung, justru dikabarkan ada kontraktor luar Cirebon yang akan mengerjakan sejumlah proyek di Kota Cirebon.
"Dikabarkan ada Rp 2 miliar yang tersedia untuk pekerjaan, di antaranya tersebar di dinas teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sebanyak 320 paket pekerjaan, dan Dinas Pendidikan sebanyak 40 paket pekerjaan, ditotalkan ada 400 paket pekerjaan," ujar Agung.
Namun, tambah Agung, 400 paket pekerjaan tersebut dikabarkan sudah dialokasikan bagi kontraktor yang berasal dari luar Cirebon.
"Cukup prihatin dengan kondisi adanya pengusaha dari luar Cirebon. Sementara kontraktor yang berasal dari Kota Cirebon hanya bisa gigit jari. Ada mekanisme yang bisa dilakukan, di antaranya melalui proyek dengan mekanisme penunjukkan langsung atau juksung, kalau bisa mekanisme juksung ini diprioritaskan untuk kontraktor lokal," ungkapnya.
Baca Juga: Miliki Suara Terbanyak di KKIR, Golkar Incar Posisi Wapres
Sebelumnya, sejumlah kontraktor yang tergabung dalam berbagai organisasi mempertanyakan sikap pemerintah daerah Kota Cirebon yang sampai saat ini belum menggelar proyek pembangunan fisik.
Perwakilan kontraktor, Herawan Effendi menjelaskan, saat ini para pelaku jasa konstruksi Kota Cirebon dibuat gelisah lantaran tak kunjung kebagian proyek. Padahal, tahun sebelumnya proyek fisik sudah digelar sejak trimester pertama.
