Network
KABARCIREBON - Gonjang-ganjing permasalahan penerangan jalan umum (PJU) yang dikemas melalui mega proyek Kuningan Caang dengan anggaran Rp117,5 miliar membuat jajaran komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan menyantroni gudang penyimpanan barangnya di Desa Panawuan Kecamatan Cigandamekar, Kamis 21 September 2023.
Mereka terdiri dari Koordinator Komisi 3, H. Dede Ismail, Ketua Komisi 3, H. Nunung Sanuhri, Wakil Ketua, Apang Sujaman, Sekretaris, Sri Laelasari serta para anggota yang terdiri dari Hj. Saodah, Rany Febriani dan H. Jajang Jana.
Kedatangan wakil rakyat tersebut diterima oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), H.M. Mutofid, Plt Kepala Bidang Sarana Dishub, Didin Ardiansah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wilayah 1 & 2, Anton serta PPK Wilayah 3 & 4, Susan Lestiawati.
Baca Juga: Besok di Kuningan Dikabarkan 21 Kadis Dimutasi tapi 8 Pejabat Dipertahankan, Siapakah Mereka?
Penanggung Jawab Pelaksana Lapangan CV Mahakarya Teknologi, Azis Muslim dan Anca Syahriansa, Kepala Bagian Barang dan Jasa (Barjas) Setda, H.Tito Palawa Nusanto serta Konsultan Perencana, Fahmi Hudaya.
Di lokasi, para anggota dewan tersebut memantau langsung proses pembuatan rangka angkur untuk pondasi, mengecek tiang beserta lampu-lampu yang sudah dikirim dari pabriknya. Serta mengorek keterangan langsung dari pelaksana mega proyek Kuningan Caang.
Koordinator Komisi 3 DPRD Kabupaten Kuningan, H. Dede Ismail mengatakan, keterangan dari pihak pelaksanan mega proyek Kuningan Caang diketahui bahwa batas waktu penyelesaian pemasangan PJU hingga menyala adalah tanggal 6 Desember 2023. Namun dapat diperpanjang melalui adendum hingga 30 Desember 2023.
Baca Juga: Awas, di Kuningan Mulai Terjadi Dugaan Pencabulan Terhadap Siswi SMP di Mobil Angkot
Sedangkan mengenai beredar isu tentang simpang siur informasi bahwa lampu PJU yang akan dipasang produk luar negeri dari Cina, ternyata hoak karena setelah dilihat langsung bersama-sama, lampu merk Shine yang merupakan produk lokal.
Langkah yang akan dilakukan ke depan, para wakil rakyat tidak hanya mengawasi pelaksanaan program Kuningan Caang agar sesuai ketentuan yang berlaku saja tetapi akan menghitung sekaligus dibahas sebagai kerangka tahun 2024. Termasuk dari pola amodemen ke meterisasi yang akan menghemat biaya listrik sekitar Rp7 miliar.
Berkaitan dengan informasi doubel bayar tagihan listrik PLN yang sudah dibayar oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Linggarjati sebesar Rp50 juta tapi tercatat pula tagihan pembayaran ke Dishub, sangat disayangkan. Sehingga pihaknya dalam waktu dekat akan mengundang pihak PLN, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan unsur terkait lainnya.
Baca Juga: Syarat Apakah Agar USP Bisa Dilantik Menjadi Direktur PAM Tirta Kamuning Kuningan? Ini Kata Sekda
Kepala Dishub Kabupaten Kuningan, H.M. Mutofid meminta kepada anggota dewan dan masyarakat umum untuk bersama-sama mengawasi mega proyek Kuningan Caang yang akan menelan dana Rp117,5 miliar. Jika ternyata pihak pemborong tidak mampu mengerjakan proyek tersebut, maka lebih baik mundur dari sekarang karena bisa digantikan oleh yang lainnya.
Jika menyatakan mampu, maka laksanakan dengan batas waktu yang telah disepakati sesuai kontrak kerja karena kalau lebih dari tahun 2023, maka akan dikenakan finalti. Dan perlu diingat, pihaknya hanya akan membayar PJU yang sudah terpasang dan menyala saja.
"Apabila yang terpasang sudah mencapai ribuan tapi yang menyalanya hanya 1 PJU saja, maka yang dibayarkan adalah untuk 1 titik tersebut," ujarnya. (Iyan Irwandi/KC) ***
Dapatkan informasi terbaru dan terpopuler dari Kabar Cirebon di Google News
