Network
KABARCIREBON - Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cirebon mempertanyakan dana cadangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tidak masuk dalam rancangan APBD tahun anggaran 2024.
Anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cirebon, Nurholis menyampaikan, pada tahun 2024 akan dilaksanakan Pilkada berupa pemilihan bupati dan wakil bupati, menurut Perda tentang pembentukan dana cadangan dibutuhkan biaya sekitar Rp 84,6 Miliar untuk pelaksanaannya.
"Apakah dana tersebut sudah terpenuhi sehingga tidak dicantumkan dalam RAPBD tahun 2024?" kata Nurholis saat menyampaikan pemandangan umum fraksi dalam rapat paripurna, belum lama ini.
Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan hal lain. Yakni terkait tema pembangunan Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 ditujukan dalam rangka 'Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi yang eksklusif, Berkeadilan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan daya saing dan kemandirian daerah'.
"Apa yang menyebabkan digantinya frasa 'pengurangan kemiskinan' yang sebelumnya ada dalam tema pembangunan 2023? Apakah tujuan itu sudah terwujud? Mohon penjelasan," katanya.
Ia melanjutkan, dalam asumsi yang mendasari pembentukan RAPBD Tahun Anggaran 2024 disebutkan bahwa tingkat kemiskinan ditekan pada rentang 6,5% sampai 7,5%. Dari mana pertimbangan angka tersebut didapat? sedangkan data kemiskinan dan kemiskinan ekstrim masih simpang-siur antara Dinsos, Kemensos, BPS dan Bapelitbangda.
Baca Juga: SUNGGUH BIADAB: Remaja Ini Diduga Dibunuh Paman dan Kakeknya, Mayatnya Dibuang di Saluran Irigasi
"Harap segera validasi data kemiskinan Kabupaten Cirebon sampai valid terlebih dahulu agar bisa digunakan sebagai dasar perencanaan APBD 2024," kata Nurholis.
Fraksi PKS juga mempertanyakan terkait apa yang membuat perencanaan pendapatan retribusi menjadi sangat optimistis sebesar Rp 47,08 Miliar pada 2024?
