Network
KABARCIREBON - Sikap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, H Moh. Luthfi disoal. Sebab yang bersangkutan tidak terbuka ke publik, terkait satu nama usulan calon Penjabat (Pj) Bupati Cirebon yang sudah dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Seperti diketahui, unsur pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, dalam rapat telah menyepakati dua nama untuk diusulkan ke Kemendagri RI. Kedua nama tersebut yakni Hilmy Riva'i dan Sugianto. Namun ketika para wakil DPRD meminta agar satu nama diselesaikan, Luthfi meminta untuk dipending.
Sehingga, hingga Selasa 5 Desember 2023 malam, satu nama belum juga muncul. Informasinya, Rabu 6 Desember 2023 pagi Luthfi sudah menentukan satu nama lagi dan siangnya berkas diantarkan pihak Sekretariat DPRD ke Kemendagri RI.
Baca Juga: Luthfi Rahasiakan Satu Nama Usulan Pj Bupati, Wakil Ketua Dewan Dilewat
Pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon pun, enggan membuka siapa satu nama yang sempat dipending untuk diusulkan tersebut. Dengan dalih, dapat perintah dari Ketua DPRD, H Moh. Luthfi untuk merahasiakannya, tidak boleh menyampaikan ke publik.
"Kenapa harus dirahasiakan segala? Publik berhak tahu dong siapa satu nama lagi yang diusulkan ke Kemendagri," kata Ketua Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera), Warcono Semaun, Rabu 6 Desember 2023.
Ia menilai, sikap Luthfi yang demikian telah mencederai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ia pun menduga, dalam hal ini ada yang tidak beres dilakukan oleh Moh. Luthfi yang notabene sebagai Ketua DPRD.
Baca Juga: Dari Sidang Lanjutan Panji Gumilang, Hakim Tolak Dakwaan JPU dan Eksepsi Penasehat Hukum
"Kami menduga ketua dewan ini bermain. Dan ini bisa kami gugat ke PTUN. Karena kami juga menduga banyak kebijakan-kebijakan Luthfi sebagai ketua dewan yang melanggar aturan," ungkap Warcono.
