Network
Baca Juga: Jalan Rusak di Majalengka Ramai di Media Sosial, Rusakna Parah Pisah Ih
Namun, pasal tersebut dinilai tidak adil bagi kepala daerah yang dilantik tahun 2019 karena adanya sengketa Pilkada. Karena, masa jabatan mereka tidak genap 5 tahun. Seperti yang dialami Imron yang dilantik di Bulan Mei 2019 sebagai wakil bupati berpasangan dengan Sunjuya Purwadi Sastra sebagai bupati.
Respon DPRD Kabupaten Cirebon
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, H Moh. Luthfi menyampaikan, dengan adanya putusan MK, secara otomatis proses pengisian Penjabat (Pj) Bupati Cirebon distop.
Seperti diketahui Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Cirebon, H Imron pada 31 Desember batal demi hukum. Itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan sejumlah kepala daerah. Keputusan MK tersebut tak bisa diganggu gugat, mutlak, final dan mengikat.
Meski demikian, kata Luthfi, pihaknya akan tetap melakukan konsultasi secara resmi ke Kemendagri. Konsultasi itu berkaitan dengan soal mencabut mekanisme paripurna AMJ yang sudah digelar DPRD beberapa waktu lalu.
Baca Juga: APK Istri Mantan Bupati Kuningan Berdiri Kokoh di Depan Kantor Satpol PP, Diduga Dipasang Malam Hari
"Keputusan yang diambil melalui paripurna, maka dicabutpun harus melalui paripurna. Jadi hari ini kita akan konsultasi ke Kemendagri hasil keputusan MK," kata Luthfi.
Maka, lanjut Luthfi, pihaknya akan tetap mengacu pada keputusan MK. Semua harus patuh dan taat. Hanya saja, yang perlu diclearkan adalah mekanismenya, bahwa tidak ada penunjukkan Pj oleh Kemendagri.
"Artinya, proses pengisian Pj otomatis di stop. Informasi melalui by phone seperti itu. Tapi kita tetap harus ke Jakarta memastikan mekanisme pencabutannya (AMJ Bupati yang telah diparipurnakan, red) bagaimana," katanya.
Baca Juga: Kejurda Akhir Tahun 2023, Taekwondo Kota Cirebon Boyong Puluhan Medali
