Sementara Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Cirebon, Hadi Suryadiningrat mengatakan rapat koordinasi ini untuk merumuskan dan mempersiapkan penggunaan dana tanggap darurat untuk penanganan banjir dan sosial di wilayah timur termasuk juga rencana ke depannya.
Selain itu, kata Hadi, untuk pihak Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisangarung (BBWS CC) sudah merespon dengan baik.
"Dengan adanya SK Tanggap Darurat ini akan segera menjadi bahan regulasi mereka untuk melakukan pekerjaan terhadap kegiatan yang ada di daerah lain untuk disegerakan di Kabupaten Cirebon," katanya.
Hadi pun menyampaikan, bahwa Dandim 0620 Kabupaten Cirebon meminta agar kegiatan sosial dan dompet kemanusian bisa disalurkan satu pintu yang sudah ditunjuk oleh Pemda.
"Saat ini lokasi untuk dompet kemanusiaam belum ada, lokasinya juga belum ditetapkan," katanya.
"Pak Kajari juga menyampaikan bahwa dalam BTT ini tidak ada yang boleh bermain-main dalam dana bencana, itu bakal disikat habis oleh APH, karena rakyat sedang sengsara jadi dana BTT tidak boleh dipakai yang lainnya, khusus untuk penanganan," imbuhnya
Baca Juga: Jika Pejabat dan ASN Tidak Taat Pajak, Pj Bupati Kuningan: Nanti Jadi Urusan Saya
Sementara Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Sri Wijayanti mengatakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Tanggap Darurat bencana banjir, pihaknya telah menganggarkan hingga Rp25 miliar.(Iwan/KC).***