Network
KABARCIREBON - Terkurasnya kuota Universal Health Coverage (UHC) membuat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Cirebon menjadi perhatian utama DPRD.
Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Cirebon melalui perwakilannya R Cakra Suseno, menekankan perlunya keterbukaan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menurut Cakra, pelayanan kesehatan merupakan hak yang harus diberikan secara optimal oleh pemerintah. Namun, saat kuota UHC habis dan masih banyak masyarakat miskin yang membutuhkan, keberpihakan pemerintah terhadap rakyat menjadi pertanyaan besar.
Baca Juga: Ayu Keluar, DPC PDIP Bakal Gelar Konsolidasi Besar-Besaran
"Diperlukan keterbukaan terkait kuota UHC antara Dinkes dan Dinsos. Harus jelas siapa yang mendapatkannya," tegas Cakra.
Dia menyoroti fakta bahwa banyak masyarakat miskin tidak terdaftar dalam kuota UHC, menyebabkan ketidakpastian atas akses layanan kesehatan yang mereka butuhkan.
"Masyarakat harus mengetahui siapa yang sebenarnya mendapatkan manfaat dari kuota UHC ini. Jangan sampai yang berhak malah tidak mendapatkannya," ungkapnya.
Cakra menekankan perlunya transparansi dalam alokasi kuota UHC untuk menjamin bahwa bantuan tersebut tepat sasaran.
"Kita perlu tahu berapa kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan," ujarnya.
Dia juga menyoroti perbedaan situasi di Kabupaten Cirebon dengan daerah lain, di mana isu ini tidak begitu mencuat.
Baca Juga: Tingkat Kemiskinan Masih Jomplang, Pemkab Majalengka Teken MoU dengan IPDN
"Kita harus belajar dari daerah lain yang mampu mengcover seluruh warganya. Ini menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam sistem pendataan kita," paparnya.
Cakra menegaskan bahwa perbaikan dalam sistem pendataan, terutama melalui revisi DTKS, menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani oleh Pemerintah Daerah.
"Kita tidak bisa biarkan masalah ini terus berlarut-larut. Kesehatan adalah hak asasi manusia yang tidak bisa ditunda," katanya.
Baca Juga: KAI Daop 3 Cirebon Jalankan Kereta Tambahan Sambut Long Weekend Idul Adha
Ia menambahkan bahwa salah satu akar permasalahan adalah ketidakakuratan dalam pendataan, sehingga perlu dilakukan perbaikan menyeluruh untuk memastikan bahwa bantuan kesehatan benar-benar tersalurkan kepada yang membutuhkan.(Ismail)
