Network
KABARCIREBON - Polemik dan kontroversi ajaran di Pondok Pesantren Al-Zaytun Indramayu, ditanggapi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Menurut dia, pihaknya kini masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Agama (Kemenag) RI dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk bersikap maupun melakukan tindakan.
Demikian disampaikan Ridwan Kamil saat melakukan kunjungan di Kota Cirebon, beberapa hari lalu. Dalam kesempatan itu, ia mengimbau masyarakat untuk fokus pada MUI sebagai rujukan perilaku dalam ritual beribadah. Begitu juga menyikapi munculnya kontroversi ajaran Ponpes Al-Zaytun Indramayu.
"Fokus pada Majelis Ulama Indonesia saja sebagai rujukan terhadap fikih-fikih, perilaku dalam beribadah ritual," ujar Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini.
Baca Juga: Inilah Tempat Wisata di Kuningan dengan Konsep Ala Jepang, Mengusung Tema Instagramable
Menurutnya, MUI bisa dijadikan sebagai referensi atau patokan. Sebab, MUI merupakan kumpulan dan rujukan dari seluruh ormas-ormas Islam di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
"Jadi saya kira patokannya di situ (MUI). Karena majelis ulama itu kumpulan dari semua ormas-ormas Islam Ahlussunnah waljamaah yang terdaftar dan sangat teruji dalam menjaga keseimbangan kehidupan agama," ungkapnya.
Ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih menunggu fatwa MUI ataupun rekomendasi dari Kemenag RI untuk menentukan sikap pemerintah daerah menindaklanjuti persoalan Ponpes Al-Zaytun. Karena, ranah agama bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Bahkan, kata Kang Emil, mengenai kontroversi ajaran Ponpes Al-Zaytun tersebut, tengah dirapatkan dan pihaknya masih menunggu hasil rapat tersebut.
"Saya tunggu rekomendasi. Tidak semerta-merta ke teknis, kita tunggu rekomendasi. Jadi kita lagi menunggu, karena ranah agama itu bukan kewenangan pemerintah daerah. Tapi kewenangan Kemenag, kewenangan dari majelis ulama. Sedang dirapatkan, nanti kita lihat hasil rekomendasinya," tegas Kang Emil.
Diberitakan sebelumnya, kontroversi ajaran Pondok Pesantren Al-Zaytun Indramayu menjadi sorotan banyak pihak. Bahkan, hasil bahtsul masail Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat (Jabar), dinilai menyimpang dari ajaran Ahlussunnah waljamaah (Aswaja).
Baca Juga: Ramalan Shio Mingguan 18-24 Juni 2023: Shio Kuda, Shio Kambing, Shio Monyet, Harap Tenang Ini Ujian
Hasil bahtsul masail tersebut, LBM PWNU Jabar merekomendasikan agar Pemerintah menindak tegas Pondok Pesantren Al-Zaytun dan tokoh yang ada di dalamnya atas penyimpangan yang dilakukan.
Sekretaris LBM PWNU Jabar, Kiai Afif Yahya Aziz menjelaskan, soal polemik Pondok Pesantren Al-Zaytun Indramayu ada beberapa poin yang menjadi bahasan dan dikaji pihaknya pada bahtsul masail di SMA NU Karanganyar Pondok Pesantren Hidayatut Tholibin Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, pada Kamis (15/6/2023) kemarin.
Pertama, kata dia, mengenai istidlal atau pengambilan dalil pihak Al-Zaytun dalam pelaksanaan salat berjarak, dengan berdasarkan kepada QS Al Mujadalah ayat 11 apakah dapat dikategorikan menyimpang dari ajaran Aswaja?
"Jawabannya, sangat menyimpang dari Aswaja, dan termasuk menafsirkan AlQuran secara serampangan yang diancam Nabi masuk neraka. Istidlal pihak Al-Zaytun tidak memenuhi metodologi penafsiran ayat secara ilmiah, baik secara dalil yang digunakan ataupun madlul atau makna yang dikehendaki," kata Kiai Afif.
Kontroversi lainnya adalah penempatan perempuan dan non Muslim di antara jamaah salat yang mayoritas laki-laki dengan dalih ikut kepada mazhab Bung Karno tidak sesuai dengan tuntunan beribadah Aswaja.
"Pernyataan Bapak Panji Gumilang perihal di atas hukumnya haram, karena beberapa hal. Pertama, menyandarkan argumen fikih tidak kepada ahli fikih yang kredibel. Kedua, menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat bahwa formasi barisan salat seperti di atas merupakan hal yang disyariatkan atau syar’u ma lam yusyro’," beber dia.(Ismail/KC).***
Dapatkan informasi terbaru dan populer Kabar Cirebon di Google News.
