KABARCIREBON - Anas Urbaningrum melakukan kunjungan ke Kabupaten Majalengka Jawa Barat, Kamis, 28 Desember 2023. Mantan Ketua Umum PB HMI Periode 1997-1999 itu mengaku dipinang tiga pasangan Capres dan Cawapres RI. Hanya saja, ia masih perlu mempertimbangkan secara matang sampai akhirnya memberikan keputusan politik.
Ketua Umum DPP PKN, Dr H Anas Urbaningrum menuturkan, meski telah dirayu oleh ketiga pasangan calon presiden, PKN masih menimbang beberapa hal untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Karenanya, hingga saat ini, PKN belum menetapkan arah dukungan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Anas menjelaskan, pertimbangan pertama, status PKN sebagai partai baru yang belum dapat menjadi pengusung secara langsung. Dikarenakan tiket Pemilu 2019 menjadi syarat untuk mendukung Pilpres 2024.
Baca Juga: PLN UP3 Indramayu Imbau Waspada Bahaya Listrik di MDTW Az- Zahra Pekandangan
"PKN merasa belum memiliki posisi yang cukup kuat untuk hal itu," kata Anas didampingi Ketua Umum PKN Provinsi Jawa Barat, Lukman Manaluang, usai membuka kegiatan Sidang Pleno I Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Majalengka dan Simposium Desa di Desa Payung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, Kamis 28 Desember 2023.
Pertimbangan kedua, lanjut Mantan Ketum DPP Partai Demokrat ini, PKN ingin membuat pilihan berdasarkan pemikiran yang mendalam, bukan hanya menilai dari sisi sosok atau kepribadian. Termasuk ingin adanya evaluasi mengenai gagasan, program, dan tawaran konkret dari masing-masing calon.
Anas menekankan bahwa masa kampanye adalah waktu untuk menyelidiki secara detail. PKN berusaha membangun tradisi baru dengan tidak hanya terpaku pada sosok, melainkan membedah gagasan dan rencana kerja calon.
Selain itu, PKN sedang fokus pada kemenangan partainya, memberikan ruang bagi para calon legislatif di semua tingkatan. Dalam konteks partai baru, PKN berharap kader-kader mereka dapat meraih kursi di DPR dari tingkat nasional hingga daerah.
Pertimbangan terakhir adalah fokus PKN pada elektoral dalam putaran kedua Pilpres 2024. Anas menyatakan bahwa pada saat itu, tanpa adanya Pemilu Legislatif (Pileg), PKN dapat lebih mudah menetapkan pilihan yang realistis dan futuristik untuk kepentingan Indonesia dan masa depan partai.
"Keputusan PKN akan diambil pada waktunya dengan pertimbangan yang matang untuk memastikan dukungan yang sesuai dengan visi partai dan kepentingan bangsa," katanya.
Baca Juga: Seni Tradisional Cirebon Banyak yang Punah, Ketua DKKC Ingin Saingi Yogyakarta dan Solo
Di bagian lain, Anas Urbaningrum juga meminta surat suara Pemilu 2024 yang dikirim di luar jadwal ke Taipei dianggap hangus. Bahkan, pihaknya mendorong agar KPU RI selaku penyelenggara Pemilu 2024 menghitung jumlah surat suara yang telah dikirimkan kepada WNI di Taipei kemudian menariknya kembali.
Anas menilai, jika diperlukan maka tahapan maupun jadwal pendistribusian surat suara di Taipei tersebut diulang dari awal sesuai aturan yang telah ditetapkan KPU RI.
"Saya setuju (surat suara) yang sudah beredar ditarik, dan dinyatakan tidak ada, bahkan apabila suda ada yang mencoblos tidak sah," kata Anas.
Dia mengatakan, upaya semacam itu menjadi koreksi, dan bentuk kedisiplinan bagi KPU RI serta PPLN selaku penyelenggara Pemilu 2024 terhadap kekeliruan yang terjadi.
Pihaknya juga mendorong KPU untuk mengingatkan PPLN mengenai jadwal tahapan pemilu yang telah ditetapkan, dan menginstruksikan agar ketentuan tersebut dipatuhi.
Bahkan, termasuk kepada jajaran PPK, PPS, hingga KKPS selaku petugas penyelenggara Pemilu 2024 di tingkat kecamatan, desa, dan TPS di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Kasatgas II Penuntutan KPK Sarankan Pejabat Pemkab Cirebon Jalin 3K dengan APH
"Penyelenggara pemilu di semua tingkatan baik dalam maupun luar negeri harus tertib dalam menjalankan tugasnya sesuai aturan yang tertuang dalam PKPU," ujar Anas Urbaningrum.
Ia menyampaikan, Pemilu 2024 merupakan peristiwa dan kontestasi politik, sehingga pendistribusian surat suara di luar jadwal seperti di Taipei harus dilihat dari dampak politisnya.
Karena itu, pihaknya meminta seluruh tahapan Pemilu 2024 harus dikontrol secara ketat sesuai jadwal, karena jika terjadi kesalahan maka akan ditafsirkan mempunyai makna politik.***