Network
“Saya kira dana yang sudah dialokasikan pemerintah sudah lumayan besar, dan itu bisa untuk menangani masalah para pelaku IMKM secara tuntas. Asal anggaran benar-benar sampai kepada mereka. Jangan ada lagi penyimpangan di saat rakyat sengsara,” katanya.
Tete mengemukakan, pemerintah juga harus memiliki komitmen yang kuat untuk mensejahterakan rakyat. Sehingga masyarakat yang memproduksi dan pasar juga bisa di Majalengka.
“Dengan merebaknya pasar modern, pemerintah harus mengintervensi dengan aturan yang jelas dan tegas. Sehingga produk IMKM bisa masuk dengan nilai tawar yang tinggi. Bila pemilik usaha tidak bersedia maka kepala daerah memiliki kewenangan untuk menutupnya sesuai aturan,” katanya.
Ia menilai, dari pada terus menggenjot sektor wisata lebih baik pemerintah memprioritaskan sektor IMKM. Karena pada dasarnya masyarakat Majalengka belum begitu menyukai wisata. Terlebih jika memaksakan pengembangan terasering yang jalannya sempit dan curam serta akan mengganggu konservasi alam.
“Fasilitasi IMKM hingga tuntas, jangan setengah hati. Harus ada target juga bagi para pengusaha IMKM. Misal kalau sekarang pasarnya hanya di sekitar kampungnya, ke depan harus se-kabupaten, kemudian berkembang hingga ekspor,” katanya. (Tati/Jejep/KC)
