Sedangkan 10 provinsi rawan tinggi per dimensi IKP terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Yakni, konteks sosial dan politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi.
Baca Juga: Diduga Anggota Parpol, Lima PPS Terpilih Ditangguhkan Pelantikannya
IKP konteks sosial dan politik terdiri dari Maluku Utara (100 persen), Sulawesi Utara (89,58 persen), Papua (80,53 persen), DKI Jakarta (78,27 persen), Yogyakarta (75,87 persen).
Jawa Barat (74.91 persen), Kalimantan Timur (72,70 persen), Sumatera Utara (72,61 persen), Papua Barat (72,33 persen) dan Kalimantan Selatan (66,96 persen).
IKP penyelenggaraan pemilu meliputi dari Kalimantan Timur (100 persen), Sumatera Utara (94,29 persen), DKI Jakarta (92,36 persen), Jawa Tengah (91,67 persen).
Sulawesi Utara (91,60 persen), Banten (89,43 persen), Maluku Utara (86,48 persen), Jawa Barat (83,38), Lampung (81,13 persen) dan Sulawesi Tenggara (80,48 persen).
IKP kontestasi terdiri Maluku Utara (100 persen), DKI Jakarta (96,09 persen), Lampung (89,30 persen), Jawa Barat (83,71 persen).
Bangka Belitung (79,10 persen), Sulawesi Utara (73,96 persen), Bali (71,32), Nusa Tenggara Timur (68,96 persen), Gorontalo (65,65 persen), Riau (62,96 persen).
IKP partisipasi meliputi Sulawesi Utara (100 persen), DKI Jakarta (87,01 persen), Yogyakarta (87,01 persen).
Kepulauan Riau (87,01 persen), Sulawesi Tengah (87,01 persen), Papua (64,72 persen), Jawa Barat (42,07 persen) dan Kalimantan Timur (30,92 persen). (Iyan Irwandi/KC) ***