Network
KABARCIREBON - Pengusaha jasa konstruksi di Kota Cirebon bergejolak karena sudah 8 bulan nganggur atau tak mendapatkan pekerjaan. Mereka mengancam bakal melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor wali kota, DPRD dan kejaksaan.
Keluhan para pengusaha jasa konstruksi itu disampaikan kepada wartawan, Rabu, 16 Agustus 2023. Mereka heran, dari awal tahun hingga Agustus 2023, Pemerintah Kota Cirebon belum juga menggelar proyek pembangunan baik melalui lelang elektronik ataupun penunjukan langsung (juksung).
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Aspekindo) Jawa Barat, Yuyun Wahyu Kurnia yang juga Ketua Dewan Penasihat Kadin Kota Cirebon menuturkan, para pengusaha jasa kontruksi lokal Cirebon prihatin. Karena, sudah bulan 8, belum satu pun proyek yang turun.
Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Regional JBB Raih Puluhan Penghargaan di ENSIA Award 2023
"Ini ada apa? Katanya, tidak ada uang. Padahal, pada saat pengesahan APBD 2023, sudah muncul di DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran). Tapi, kenapa bulan 8 belum digelar? Harusnya DPRD menegur Pemerintah Kota Cirebon," tutur Yuyun Wahyu Kunia didampingi sejumlah tokoh pengusaha jasa konstruksi Kota Cirebon, di antaranya Ramli Simanjuntak.
Para pengusaha jasa konstruksi lokal Cirebon yang menyampaikan keluhan tersebut tergabung dalam sejumlah asosiasi seperti Askonas, Gapensi, Gapeksindo, Aspekindo, Aspeknas dan Gapeknas.
Di tahun 2023 ini, lanjut Yuyun Wahyu Kurnia, banyak infrastruktur di Kota Cirebon yang harus diperbaiki. Seperti jalan rusak, perbaikan drainase, dan masih banyak lagi.
Baca Juga: Polres Kuningan Jaga Integritas dan Netralitas, Gelar Deklarasi Damai Jelang Pemilu 2024
"Kenapa belum digelar? Kalau alasannya pendapatan asli daerah (PAD) nggak ada, ini tidak masuk akal. Sebab, pasca pandemi Covid-19, ekonomi sudah kembali normal. Terbukti, tiap Jumat, Sabtu dan Minggu jalan macet dan hotel penuh. PAD mana yang tidak didapatkan," ujarnya.
"Kemudian, kami juga dapat informasi, mudah-mudahan isu ini tidak benar. Informasinya adalah, adanya tarik-menarik kepentingan. Ada pengusaha besar di luar Kota Cirebon yang mau masuk. Ini jelas menyakiti hati pengusaha jasa kontroksi lokal Cirebon. Sebaiknya, pemerintah daerah memprioritaskan pengusaha jasa konstruksi lokal Cirebon," katanya.
"Kemudian, kami juga dapat informasi, PPK (pejabat penatausahaan keuangan) ada yang mundur tidak mau terlibat dalam proyek pembangunan. Berarti mereka trauma. Kami, para pengusaha kontruksi lokal Cirebon berharap, Pemerintah Kota Cirebon segara menurunkan anggaran untuk pengerjaan proyek. Berikan kesempatan pengusaha jasa konstruksi Kota Cirebon untuk berkompetisi," tuturnya.
Baca Juga: Kabar Warga Kaliwulu Cirebon Mau Sawer Rp 20 Juta Karena Dapat Warisan Rp 10 Miliar Ternyata Hoaks
Ia mengingatkan kepada Pemerintah Kota Cirebon, jangan sampai peristiwa tahun 2022 terulang di tahun 2023. Yakni, proyek tahun 2022 dibayar di tahun 2023. Penyebabnya, karena banyak proyek digelar di bulan Oktober.
Sehingga, berdampak pada waktu pengerjaan dan berisiko terjadinya gagal bayar atau tunda bayar karena proyek belum selesai hingga memasuki APBD murni tahun anggaran 2024.
"Kalau Oktober mulai digelar, pekerjaan itu kan 3 bulan, sedangkan pekerjaan tidak boleh lewat tahun. Maka, pengerjaan proyek harus dipaksakan dikerjakan dalam waktu satu bulan. Desember tanggal 20, kan harus sudah bisa dicairkan, bagaimana ngejarnya. Ini bisa terjadi gagal bayar lagi," tuturnya.
Baca Juga: Siapa Sosok 'Pak Lurah' yang Disebut-sebut Presiden Jokowi di Pidato Sidang Tahunan MPR?
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah saat menggelar proyek mengutamakan pengusaha lokal Cirebon. Karena, jika tidak diutamakan, jangan salahkan jika nanti berimbas pada terjadinya aksi unjuk rasa para pengusaha jasa konstruksi.
Sementara itu, perwakilan pengusaha jasa konstruksi lokal Kota Cirebon, Herawan Effendi mengungkapkan, sekitar bulan Mei dan Juni, dinas terkait sudah melakukan survei lokasi yang sudah masuk dalam DPA 2023 dan Detail Engineering Design (DED) sudah dilaksanakan.
"Sebanyak 267 RW di Kota Cirebon itu, semua sudah disurvei untuk kegiatan di salah satu dinas. Contoh RW 14 Jembar Agung, jalan sudah disurvei. Saya tahu, karena saya warga sana, dan ikut dalam survei. Karena saya juga yang mengusulkan lewat pokir wakil rakyat," tuturnya.
Baca Juga: Mahasiswa KKN Tematik UPI Kelompok Bode Lor dan Bode Sari Turut Ramaikan Gala Desa
"Logikanya, kalau sudah masuk di DPA maka anggaran sudah disiapkan. Dan dinas terkait tidak ingin jatuh di lubang ya sama yakni terjadi gagal bayar. Tapi, kenapa hingga bulan Agustus, kok belum juga digelar," jelasnya.
Herawan Effendi juga mendengar isu bakal masuknya pengusaha luar Cirebon yang telah menyiapkan 11 perusahaan. Jelas, isu itu membuat para pengusaha jasa konstruksi lokal Cirebon bergejolak dan bisa menyulut terjadinya aksi unjuk rasa besar-besaran.***
