Network
Ia juga mengatakan, justru dengan kenaikan PBB ini, realisasi target PBB yang diterapkan oleh Pemkot Cirebon dikhawatirkan tidak akan tercapai karena masyarakat kemungkinan tidak akan mampu membayar.
Baca Juga: Gerindra - NasDem Bertemu, Bahas Koalisi di Pilwalkot Cirebon?
Sementara itu, Eris Yanuar dari Pelangi Bhakti Law and Firm selaku penyelenggara seminar ini mengungkapkan, dalam urun rembuk ini setidaknya ada komunikasi antara wajib pajak dengan pihak BPKPD. Dalam kegiatan tersebut banyak wajib pajak yang tidur hadir.
"Kita bersyukur ada terjadi komunikasi antara wajib pajak yang umumnya keberatan kenaikan PBB dengan BPKPD. Kita semua tahu, tahun ini terjadi kenaikan PBB sedemian tinggi, 200 persen ke atas, Kepala BPKPD bilang kenaikan rata-ratanya 127 persen, tapi kenyataannya banyak yabg di atas 127 persen," ungkapnya.
Ia mengatakan, pertemuan ini akan dilanjutkan namun akan mengumpulkan data lebih lanjut terkait keluhan masyarakat, kemudian data tersebut direkap dan akan dilakukan hearing dengan Pj wali kota melalui DPRD.
"Ini segera akan dilakukan, Minggu ini kita kumpulkan datanya, terus follow up ke Pj wali kota. Mudah-mudahan aspirasi masyarakat bisa tersalurkan. Banyak yang nangis dan menderita," ujarnya.
Menanggapi hal ini, Kepala BPKPD Kota Cirebon, Mastara, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, urun rembuk ini merupakan respon masyarakat yang sebetulnya ingin taat menunaikan kewajibannya, khususnya PBB.
"Ada beberapa masukan dan keluhan, terkait dengan kenaikan NJOP PBB ini. Sebetulnya sih tidak ada masalah. Karena NJOP yang sekarang diterapkan di Kota Cirebon sebagai dasar perhitungan PBB sebetulnya sudah familiar, jadi baru sekarang diterapkan mendekati nilai pasar, selama ini kan jauh nilainya dari nilai pasar," ujarnya.
