Network
Dari sisi Urusan Wajib terdiri dari urusan wajib Pelayanan Dasar dengan Alokasi anggaran sebesar Rp 1.957 Triliun dapat direalisasikan sebesar Rp 1.909 atau 97,30%.
Kemudian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp 258.485 miliar dapat direalisasikan sebesar Rp 252.747 atau 97,78%. Dari sisi Urusan Pilihan dengan alokasi anggaran Sebesar Rp 15.493 miliar dan direalisasikan sebesar Rp 14.764 miliar atau 95,29%.
Dari segi pencapaian kinerja yang terdiri dari 17 sasaran strategis dan 17 indikator kinerja dengan capaian rata-rata 23, 83%. Dari 17 indikator kinerja tersebut sebanyak 11 indikator tercapai dengan rincian 2 indikator 100% dan 9 lainnya mencapai lebih dari 100%, dan 6 indikator sasaran yang belum tercapai maksimal akan terus dilakukan upaya agar kedepannya bisa lebih baik.
Dari sisi pencapaian Indikator Makro Sosial Ekonomi hasil kinerja pembangunan tahun 2023 dapat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan perhitungan sementara BPS pada tahun 2023 naik 2,2 point dari tahun 2022 sebesar 58,58 point menjadi 70,76 point.
Ketua DPRD Eddy Anas Djunaedi, mengatakan LKPJ merupakan laporan pertanggungjawaban bersama segenap unsur penyelenggara pemerintahan yang disikapi bersama untuk merumuskan solusi perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang sehingga dapat terciptanya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
"Mudah-mudahan LKPJ ini akan menghasilkan rekomendasi yang benar-benar mampu memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah untuk peningkatan kualitas capaian kinerja dimasa yang akan datang sehingga persoalan yang dihadapi dalam pemerintahan dapat teratasi secara tuntas," pungkasnya.***
