Network
KABARCIREBON - Pemerintah Kabupaten Majalengka menyebut tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2023 turun sebesar 0,04% dari tahun 2022 sebesar 4,16% atau menjadi menjadi sebesar 4,12% serta tingkat kemiskinan menurun 0,73% dari tahun 2022 sebesar 11,94% menjadi 11,21%.
Hal tersebut, mengemuka pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2023 kepada DPRD Kabuaten Majalengka pada Rapat Paripurna Senin kemarin.
Disampaikan Pj Bupati Majalengka Dedi Supandi, dari sisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2023 mencapai Rp 41,713 milyar meningkat Rp 3.935 Milyar dari tahun 2022 sebesar Rp 37.778 milyar.
“Hanya laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 2023 mencapai 6,63% diatas LPE Jawa Barat tahun 2023 sebesar 5,00%.” uangkap Dedi.
Dedi melaporkan terkait lingkup realisasi APBD Kabuaten Majalengka yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023, diantaranya meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, pengelolaan pembiayaan, capaian pelaksanaan program capaian sasaran strategis pembangunan, capaian indikator makro, dan capaian prestasi.
Realisasi APBD tahun 2023 dari segi Pengelolaan Pendapatan, dengan capaian target Pendapatan Daerah tahun 2023 sebesar Rp 3.069 triliun, dapat direalisasikan sebesar Rp 3.018 triliun atau 89,62%.
Baca Juga: Warga Situgangga Kota Cirebon Antusias Mengurus Akta Lahir dan Kematian di Baperkam
Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2023, anggaran Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp 3.136 triliun dan dapat direalisasikan sebesar Rp 3.024 atau 96,42 %, sementara itu dari segi Pengelolaan Pembiayaan Neto Daerah Tahun 2023 dari target sebesar Rp 76.033 Miliar dan direalisasikan sebesar Rp 76.339 Miliar atau 100,40 %. Sedangkan target pengeluaran pembiayaan selama tahun anggaran 2023 sebesar Rp.30 Milliar dan direalisasikan sebesar Rp 30 Miliar atau 100 %.
Terkait capaian pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Pemda Majalengka selama tahun anggaran 2023 yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan Urusan Wajib, Urusan Pilihan,Unsur Penunjang urusan Pemerintahan, dan Fungsi lainnya.
Dari sisi Urusan Wajib terdiri dari urusan wajib Pelayanan Dasar dengan Alokasi anggaran sebesar Rp 1.957 Triliun dapat direalisasikan sebesar Rp 1.909 atau 97,30%.
Kemudian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp 258.485 miliar dapat direalisasikan sebesar Rp 252.747 atau 97,78%. Dari sisi Urusan Pilihan dengan alokasi anggaran Sebesar Rp 15.493 miliar dan direalisasikan sebesar Rp 14.764 miliar atau 95,29%.
Dari segi pencapaian kinerja yang terdiri dari 17 sasaran strategis dan 17 indikator kinerja dengan capaian rata-rata 23, 83%. Dari 17 indikator kinerja tersebut sebanyak 11 indikator tercapai dengan rincian 2 indikator 100% dan 9 lainnya mencapai lebih dari 100%, dan 6 indikator sasaran yang belum tercapai maksimal akan terus dilakukan upaya agar kedepannya bisa lebih baik.
Dari sisi pencapaian Indikator Makro Sosial Ekonomi hasil kinerja pembangunan tahun 2023 dapat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan perhitungan sementara BPS pada tahun 2023 naik 2,2 point dari tahun 2022 sebesar 58,58 point menjadi 70,76 point.
Ketua DPRD Eddy Anas Djunaedi, mengatakan LKPJ merupakan laporan pertanggungjawaban bersama segenap unsur penyelenggara pemerintahan yang disikapi bersama untuk merumuskan solusi perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang sehingga dapat terciptanya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
"Mudah-mudahan LKPJ ini akan menghasilkan rekomendasi yang benar-benar mampu memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah untuk peningkatan kualitas capaian kinerja dimasa yang akan datang sehingga persoalan yang dihadapi dalam pemerintahan dapat teratasi secara tuntas," pungkasnya.***
