Network
Baca Juga: Ditodong Menggunakan Pistol di Taman Cirendang, 4 Warga Serahkan Rp 465 Ribu
"Dan ini juga, berkaitan dengan aset pemda tentunya manalaka kita duduk bersama, bisa sama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Tentunya pasti ada jalan keluar," katanya.
Yoga juga mendorong agar Pemkab Cirebon memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan BPN untuk mengerjakan sertifikasi aset-aset pemda tersebut.
"Kalau menurut saya ini pemkab dalam hal ini wajib memfasilitasi kebutuhan yang ada di BPN," ungkapnya.
Baca Juga: Kasir Pegadaian Cilimus Langsung Disel Setelah Diperiksa 5 Jam oleh Kejaksaan
Karena kenapa, kata dia, ketika melihat SDM di BPN Kabupaten Cirebon juga terbatas. Yakni hanya berjumlah puluhan orang, kaitan dengan bidang pengukuran dan bagian hukum atau bagian penetapan hak.
Sedangkan beban kerja seperti program dari pemerintah pusat berupa PTSL pun dikejar targetnya dengan jumlah puluhan ribu bidang yang harus disertifikat.
"Kemudian ditambah lagi, pekerjaan-pekerjaan rutin BPN. Yang tentunya perhari itu ada ratusan pendaftar harus diselesaikan, ditambah kaitan dengan pendaftaran aset pemda. Sedangkan SDM-nya itu-itu saja, nah kalau boleh saya mengatakan harus ada kolaborasi," kata Yoga.
Baca Juga: Keajaiban Air Zamzam, Per Menit Pancarkan 660 Liter Air
Artinya, lanjut dia, dari sisi Pemkab Cirebon ini harus benar-benar mensupport BPN dari segi alat-alat atau dengan segi menaikkan PPP hibahnya untuk kawan-kawan BPN.
