Network
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) 2 orang utusan, Partai Demokrasi 2 orang utusan serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 orang utusan.
“Fraksi Gerindra konsisten menginginkan adanya pansus. Sehingga hal itu akan disampaikan juga di banmus,” ujarnya.
Baca Juga: Fenomena Gagal Bayar, Atang: Saya Cenderung Pokir Dewan Dipangkas saja
Alasan setuju pembentukan pansus tersebut, lanjut ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra, karena pihaknya ingin mendorong pemerintah daerah (pemda) supaya permasalahan gagal bayar dapat diselesaikan secepatnya.
Namun perlu diketahui, permasalahan ini tidak ada maksud kepentingan politik apa pun sehingga tidak perlu dipolitisir.
Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy yang merupakan sekretaris DPC PDIP ketika dikonfirmasi, membenarkan jika pada rapim dewan kali ini dihadiri oleh seluruh pimpinan.
Baca Juga: Isu Pembentukan Pansus Menggalang Dana Besar, Ketua DPRD: Tidak Ada Biaya Apa pun
Begitu pula disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, K.H. Ujang Kosasih yang berstatus sebagai Ketua DPC PKB. Dirinya membenarkan rapat pimpinan dihadiri oleh semuanya.
Sebelumnya, mencuatnya pansus akibat Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak bisa membayar kepada pihak ketiga yang telah melaksanakan kegiatan pembangunan. Dan besarannya mencapai Rp94 miliar.
Penyebab permasalahan tersebut karena beberapa target pendapatan asli daerah (PAD) tidak dapat terealisasi sesuai harapan sedangkan kegiatan pembangunan terus berjalan sebagaimanamestinya.
