Network
KABARCIREBON - PT Inovasi Medik Indonesia (IMI) memberikan klarifikasi terkait tudingan Lembaga Studi Daerah (Lesda) Kabupaten Cirebon soal pengadaan antropometri di Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.
CEO PT IMI Faroman Avicena menyampaikan, tudingan yang disampikan Lesda kaitan kejanggalan-kejanggalan dalam pengadaan antropometri di Dinkes Kabupaten Cirebon tidaklah benar. Sebab, kata dia, pihaknya sebagai vendor kemudian muncul di e-katalog sudah menempuh semua prosedur.
"Semua prosedur dan proses adanya pengadaan lewat e-katalog sudah dijalani dan tidak ada yang janggal," kata Faroman, Senin (12/6/2023).
Baca Juga: Polres Cirebon Kota Tangkap Paman yang Curi Handphone Milik Keponakan
Pihaknya juga, aku dia, sudah mulai berproses dalam pengadaan antropometri ini sejak Februari 2023 lalu. Proses awal tersebut dilaksanakan dengan mengikuti konsolidasi hingga beragam rangkaian pengecekan produk oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
Menurutnya, tahapan konsolidasi tersebut adalah untuk melakukan pengecekan terhadap barang, spesifikasi, legalitas hingga aspek legal dari perusahaan. Karenanya, perusahaan yang dapat mengikuti pengadaan e-katalog ini hanya yang sudah lolos dari hasil konsolidasi Kemenkes RI.
"Proses sudah berlangsung sejak 25 Februari 2023. Kami mengikuti konsolidasi oleh Kemenkes untuk pengecekan barang, spesifikasi dan legalitas. Penyedia diundang Kemenkes,” kata Faroman.
Usai konsolidasi dan rangkaian pemeriksaan itu, PT Inovasi Medik Indonesia lolos dan direkomendasi oleh Kemenkes RI. Sehingga produk tayang di etalase khusus hasil konsolidasi alat kesehatan pada 12 Mei 2023.
"Jadi Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia harus memilih dari etalase hasil konsolidasi tersebut. Kemudian pada tanggal 22 Mei dari Dinkes Kabupaten Cirebon mulai menyampaikan order kepada PT Inovasi Medik Indonesia yang ada di etalase hasil konsolidasi dari Kemenkes," katanya.
Setelah 22 Mei 2023 menerima order, pada 23 Mei sudah ada PO dari Dinkes Kabupaten Cirebon. Setelah itu, dilakukan negosiasi harga melalui sistem e-katalog.
Baca Juga: SAI Adakan Kopdar Terhadap Komunitas Pegiat Tanaman Anggur
"Saat ini kami sedang berproses menunggu kontrak sebelum pengerjaan. Nilai total proyek tersebut Rp 19,9 miliar untuk pengadaan seluruh Kabupaten Cirebon, Puskesmas dan Posyandu,” katanya.
Ia menjelaskan, terdapat beberapa poin yang perlu diklarifikasi, yakni soal tudingan Lesda bahwa PT Inovasi Medik Indonesia tidak direkomendasikan oleh Kemenkes RI tidaklah benar.
"Itu tidak benar adanya. Hal itu dibuktikan dengan adanya PT Inovasi Medik dalam etalase hasil konsolidasi. Ini jelas merugikan kami, karena bisa menjadi kerugian material mengingat potensi kontrak batal,” ungkapnya.
Baca Juga: Kebakaran Hebat yang Melanda Dua Rumah di Indramayu telah Menewaskan Seorang Kakek
Begitu juga sol tudingan Lesda terkait TKDN yang dipersoalkan dan dianggap paling rendah, Faroman menjawab, ada perusahaan lain di bawah ketentuan itu. Pengadaan tidak diwajibkan memilih TKDN paling tinggi, yang penting di atas 25 persen.
"Apabila terdapat di atas 40 persen, bisa diprioritaskan. Adapun produk yang ditawarkan kami.sudah di atas 49,74 persen TKDN. Sehingga tidak ada aturan yang dilanggar," ujarnya.
Terkait harga, hal tersebut sudah ditawar oleh Kemenkes RI dan negosiasi dengan Dinkes Kabupaten Cirebon lewat sistem e-katalog, secara transparan.
Baca Juga: Mengenal Cedera ACL dan Rehabilitas Pasca Cedera Melalui Fisioterapi
Diberitakan sebelumnya, Pengadaan antropometri senilai Rp 22 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon disorot. Dinkes pun diduga telah mengondisikan pemenang yang sudah muncul dalam sistem e-katalog, karena dinilai banyak kejanggalan.
Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 14 triliun pada tahun ini yang berhubungan dengan target penurunan kondisi kurang gizi kronis atau stunting. Dalam anggaran tersebut ada beberapa program yang bernilai tinggi.
Program dengan anggaran terbesar pada tahun ini adalah pembelian 131.618 paket antropometri senilai Rp 1,34 triliun dalam bentuk DAK fisik. Antropometri sendiri adalah alat pengukur tinggi dan berat badan anak yang terintegrasi. Alat ini nantinya diberikan ke masing-masing posyandu yang ada di semua daerah.
Baca Juga: Naskah Akademik Perubahan Hari Jadi Rampung Disusun, Jadi Berapa Usia Cirebon?
Termasuk Kabupaten Cirebon yang mendapatkan kucuran untuk program tersebut senilai Rp 22 miliar. Kini proses pengadaan antropometri di daerah ini, sudah muncul nama pemenang di sistem e-katalog pertanggal 23 Mei 2023, atas nama PT Inovasi Medik Indonesia.
Namun, munculnya nama pemenang atau distributor pengadaan antropometri tersebut, justru menjadi sorotan banyak pihak. Sebab, dinilai ada beberapa kejanggalan yang telah menyalahi aturan.
"Dugaan kami Dinkes bermain, mengondisikan pemenang pengadaan antropometri yang sudah muncul di e-katalog. Karena kami melihat banyak kejanggalan," kata Ketua Lembaga Studi Daerah (Lesda) Kabupaten Cirebon, Abdurohim, Kamis (8/6/2023).(Ismail)
