Network
Di tempat yang sama, Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto mengatakan, pihaknya sangat setuju kalau warga Kabupaten Cirebon mendapat prioritas peluang kerjanya.
Pasalnya, secara aturan minimalnya 60 persen pekerja di satu perusahaan harus warga Kabupaten Cirebon. Namun, pihaknya ada beberapa kendala, terkait data.
Baca Juga: Tak Mampu Pecahkan Mitos, Persib hanya Bisa Bermain Imbang 0-0 Saat Menghadapi PSM Makassar
"Data ketenagakerjaan di perusahaan saat ini menginduk ke data Kemnaker. Data wajib laporan ketenagakerjaan perusahaan (WLKP) tidak di-update, mengenai jumlah pekerjaannya, warga Cirebon atau luar. Itu pemikiran kami," katanya
Ia menegaskan, setuju dengan Bupati Cirebon kalau lowongan kerjaan untuk warga Kabupaten Cirebon terlebih dahulu sebelum orang lain. Tetapi, kata Novi, masih banyaknya warga luar yang telah bekerja di Kabupaten Cirebon, tidak menutup kemungkinan ada beberapa oknum yang memanfaatkan itu.
Namun, bila kopetensi warga pribumi kurang, belum sesuai dengan keinginan perusahaan, pihaknya diskusi dengan kepala desa untuk menyamakan persepsi.
Baca Juga: Namanya Masuk Bursa Pj Bupati Cirebon, Ini Respon Rahmat Sutrisno
"Silakan usulkan ke kita, nanti kompetensi yang dibutuhkan perusahaan kita dorong untuk ditingkatkan kompetensinya sesuai yang dibutuhkan perusahaan," katanya.(Iwan/KC).***
