Network
"Supaya jelas. Komposisinya. Orang meraciknya harus yang kompeten. Seperti DLH, itu kan kaitannya dengan lingkungan hidup. Walaupun mereka sebagai pengguna anggaran, tapi apakah ada orang teknisnya? Kan enggak ada," katanya.
Yang ada, lanjut Yoga, hanya dari konsultan. Harusnya, konsultan bisa tukar pikiran, berkonsultasi dengan orang DPUTR. Ia mengaku akan menyampaikan kepada bupati, ke depan harus ada persetujuan PU terlebih dulu seandainya ada hubungannya dengan proyek pekerjaan fisik yang membutuhkan anggaran besar.
"Mereka harus tahu juga. Dinas paling teknis ya DPUTR dong. Kalau misalkan DLH, Disdik maupun Disperindag, emang mereka punya orang teknis? Kan enggak. Makanya dari segi administrasi juga harus dibereskan. Jadi ini dibilang kelalaian, ya kelalaian bersama," ungkapnya.
Karena, kata Yoga, dari dasarnya sudah enggak beres. Kecuali dalam kenyataannya itu DLH sudah mengantongi persetujuan dari DPUTR kemudian bangunan yang dihasilkan ambruk. Itu baru dipertanyakan.
Baca Juga: Akibat Pergerakan Tanah, Kondisi Gedung Puskesmas Sukamulya Majalengka Mengalami Kerusakan Parah
"Kalau yang terjadi sekarang di Pataraksa, saat dikonfirmasi ke DPUTR, apakah ada persetujuan dari DPUTR, ternyata tidak ada," kata Yoga.
Berikutnya, lanjut dia, proyek strategis yang nilainya di atas Rp 2 miliar wajib ada pendampingan dari Aparat Penegak Hukum (APH). Meskipun tidak ada aturan baku, minimal ketika ada pendampingan dari APH penyedia jasa agak segan. Tidak asal-asalan mengerjakan pekerjaannya. Karena diawasi.
"Ini harus diatur detail juga terkait pendampingan. Bila perlu diwajibkan. Nanti kita sebagai anggota DPRD akan mendorong untuk dibuatkan regulasinya," kata Yoga.
Baca Juga: Akibat Pergerakan Tanah, Kondisi Gedung Puskesmas Sukamulya Majalengka Mengalami Kerusakan Parah
