Network
"Kami melihat, sudah ada inovasi-inovasi baru yang dilakukan oleh Dinkes dan DPPKBP3A. Kami menekankan adanya sinergitas dalam melakukan pencegahan stunting," ujarnya.
Baca Juga: Perda RAPBD 2023 Sah, Gubernur Tidak Beri Sanksi Bupati dan Anggota DPRD
Artinya, kata dia, antara dinas satu dengan yang lain sinergitas dalam menangani stunting harus dilakukan.
"Jadi tidak hanya ditangani oleh kedua dinas ini (Dinkes dan DPPKBP3A, Red)," kata Nana.
Termasuk juga, lanjut dia, CSR dari perusahaan pun harusnya ada komitmen untuk penanganan stunting. Termasuk juga Dinas Pendidikan.
Baca Juga: Isu Pembentukan Pansus Menggalang Dana Besar, Ketua DPRD: Tidak Ada Biaya Apa pun
"Itu harus. Karena kalau sudah dicap kena stunting tidak akan ada perubahan signifikan. Kalaupun ada, maksimal hanya 20 persen. Jadi harus dicegah dari pada diobati," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, Hj. Neneng Hasanah menjelaskan, meski angka stunting masih tinggi tapi jika dilihat dari 2021 ke 2022 ada penurunan. Di 2021 berdasarkan hasil survei angkanya mencapai 26 lebih, tapi di 2022 menurun jadi 18,6 persen.
"Kami dari dinas kesehatan intervensinya intervensi spesifik, intervensi sebab langsung. Begitu juga program-program inovasi untuk percepatan penurunan stunting di 2023 da. 2024," ungkap Neneng.(Ismail)
