"Karena melalui kunjungan ke perusahaan-perusahaan, kita meminta agar CSR itu diprioritaskan untuk perbaikan jalan. Mudah-mudahan itu terus berlanjut," ungkapnya.
Upaya yang dilakukan Komisi III hingga ke perusahaan-perusahaan tersebut, dikarenakan lemah atau minimnya anggaran pemeliharaan jalan di tahun ini. Yakni hanya Rp 2,3 miliar.
"Makanya di anggaran perubahan harus ditambah minimalnya Rp 10 miliar," kata Anton.
Baca Juga: Pansus DPRD Mulai Bahas Draf Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Dasar Disabilitas
Masalah jalan ini, lanjut dia, menjadi persoalan bersama, karena jalan menjadi kebutuhan atau pelayanan dasar bagi masyarakat. Ia pun menilai, kenapa masyarakat resah dengan kondisi jalan yang semkin parah. Karena anggaran murni 2023 untuk perbaikan jalan lambat digelar.