Network
Iis juga menjelaskan, dalam revisi UU Desa ini ada dua poin yang diubah.Yakni mengenai periodisasi jabatan kuwu dan masalah keuangan desa. Masalah keuangan desa ini kelihatannya di revisi UU Desa adalah 20 persen ditransfer pemerintah ke APBD, ini pun harus disikapi.
"Karena undang-undang ini kalau diundangkan di akhir tahun, sedangkan APBD kita sudah sedang dirancang, maka lama lagi ngebahasnya. Harus hitung lagi, alangkah baiknya pemerintah daerah mempersiapkan itu. Walaupun revisi undang-undangnya belum ditetapkan, belum diundangkan, tapi perencanaannya harus matang," katanya.
Sehingga, kata dia, pada saat ditetapkan atau diundangkan revisi UU Desa ini, pemerintah sudah siap semuanya. Jangan hanya menunggu. Sehingga, alternatif-alternatif untuk membuat kebijakan daerah sudah disiapkan. Artinya, pemerintah daerah ini harus berpikir futuristik, jangka pendek.
Baca Juga: Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Usulkan Biaya Verval Data Kemiskinan ke Kemensos RI
"Kalau terlambat, kita akan membuat kerugian yang semakin besar dirasakan masyarakat Kabupaten Cirebon," ungkap Iis.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan saat dikonfirmasi menjelaskan, hasil konsultasi pihaknya ke Kemendagri RI perihal Pilwu serentak, pihak Kementerian belum berani mengambil keputusan.
"Penjelasan kita mengenai kondisi di daerah akan menjadi pertimbangan mereka ke pimpinan. Terus kita juga diminta berkirim surat secara resmi. Kita akan segera menyurati kementerian agar kita mendapatkan jawaban yang resmi," ungkapnya.
Baca Juga: Misteri Anggi Pengantin Baru Hilang Viral Haru Berubah Kecewa
Nanan juga menjelaskan, pihaknya pun telah meminta jaminan yang pasti ke Kemendagri RI, jika nanti dilanjut tahapan pilwunya.
"Artinya, ada jaminan tidak di cut di tengah jalan. Kalau memang harus distop, ya mumpung tahapannya belum dimulai," katanya.(Ismail)
