Network
KABARCIREBON - Sekrtaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, H.Agus Mulyadi tanggapi masih belum berjalannya proyek pembangunan sarana fisik yang diminta segera direalisasikan para jasa kontruksi (Jakon) di Kota Cirebon sebelum akhir Tahun 2023.
Menurut Agus, terkendalannya pengerjaan proyek sarana fisik lebih dikarenakan adanya perubahan dan rotasi, mutasi pada masing-masing perangkat daerah.
"Kalau memang melihat pada prosesnya yang telah teralokasikan dalam APBD 2023, semestinya pembangunan sarana fisik Kota Cirebon sudah harus digelar, dan tinggal dari masing-masing perangkat daerahnya bisa menilai pengerjaan fisik mana saja menjadi sekala perioritas mereka,"
"Akan tetapi, karena kendalnya itu terjadi pada temen-temen di teknisi. Mereka selalu melakukan perubahan tidak saja pada perubahan rotasi mutasi, PPK maupun perubahan KPA, sehingga ini menjadi penghambat pengerjaan sarna fisik di Kota Cirebon," ungkap Agus kepada Kabar-Cirebon.com pada sela puncak Pekan Qris Nasional (PQN) pada Minggu, 20 Agustus 2023.
Sekalipun demikian, lanjut Sekda Agus, pihaknya berjanji untuk mengundang dari masing-masing perangkat daerah tersebut.
"Namun, kalau masalah kas daerah (Anggaran) atau persoalan di Bendahara Umum Daerah (BUD) itu kan ,tergantung pengaturan serta kesiapan kasnya sendiri, terpenting dalam hal pengerjaanya telah sesuai dengan apa yang ditetapkan. Baik, secara regulasi maupun secara normatifnya itu juga harus dijalankan," kata Agus.
Baca Juga: Saat Ini, QRIS Dapat Digunakan Sebagai Alat Transaksi di Empat Negara Asia
Sekda Agus juga memberikan sinyal, untuk pelaksanaan pengerjaan sarana fisik di Kota Cirebon paling lambat pada September 2023 sudah harus berjalan.
"Nanti tinggal lihat perioritasnya seperti apa. Yang terpentingnya lagi bagi mereka yang sudah selesai mempersiapkan segala sesuatunya, baik dari sisi Administrasi (ADM), Kelembagaan PPK-nya, KPA, termasuk dalam penyusuna Deteli Engeneering Design (DED) pengerjaan sarana fisik sudah harus berjalan," papar Agus.
Sebelumnya kalangan Jakon di Kota Cirebon mengendus belum digelarnya ratusan pengerjaan proyek pembangunan infrastuktur di Kota Cirebon ada tarik ulur antara pejabat setempat dengan pengusaha dari luar Cirebon.
Baca Juga: Petugas Haji Wafat Saat Bertugas, Menag Yaqut Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan Rp183 Juta
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Kontruksi Nasional Indonesia (Aspekindo) Jawa Barat, Yuyun Wahyu Kurnia menyatakan, kini kalangan jasa kontruksi tengah merasakan kegalauan.
"Karena itu, kita berharap pemerintah kota (Pemkok) Cirebon bila memang ada anggarannya jangan beralasan tidak ada anggaran. Terlebih saat ini sudah memasuki bulan Agustus, sehingga sudah sahrsunya anggarannya segera diturunkan guna menunjang pembangunan infrastuktur masyarakat," ungkap Yuyun didampingi beberapa jasa kontruksi lainnya kepada sejumlah awak media pada Rabu, 16 Agustus 2023.
Yuyun menegaskan, bila saja pembangunan infrastuktur hingga September 2023 dipersulit, serta tidak kunjung juga terlalisasi, maka pihaknya meyakini secara otomatis akan mengalami kegagal.
"Kenapa hal ini bisa terjadi?. Padahal, kalau pembangunan lebih cepat dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi daerah (pengusaha lokal), dan bisa berjalan dengan baik. Dari beberapa perusahaan seperti mereka yang bergerak pada sektor kuliner, hiburan dan lainnya itu pun bisa dinikmati warga Cirebon," paparnya.***
Dapatkan informasi terbaru dan populer Kabar Cirebon di Google News.
